Serapan kedua OPD tersebut pada bulan April 2024 masih di bawah 10%. Hal itu disebut berdasarkan hasil penilaian Pj Gubernur Kaltim.

Bahkan Pj Gubernur Kaltim, memberikan kategori dinas dalam serapan anggaran antara lain, Zona Merah dengan arti serapan anggaran kurang dari 3,99%.

Zona ini hanya diisi dua OPD yaitu Dinas PUPR Pera dan Badan Kesbangpol Kaltim atau 5%. Sedangkan Zona Kuning serapan anggaran mereka angkanya antara 4 hingga 6,99%, dalam Zona Kuning ini ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Biro Ekonomi atau 4%.

Sementara empat OPD berada di zona hijau yakni Disperindagkop dan UKM, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, DPMPD dan Dinas ESDM atau 9% kisaran serapan anggaran mereka antara 7 hingga 9,99%.

“Pada intinya, kami dari GM-PEKAT mendorong Pemerintah Pemprov terutama OPD yang mendapat rapot merah terkait penyerapan anggaran untuk dimaksimalkan lagi, dan lebih khususnya peningkatan pembangunan di daerah pedalaman. Tentu ini sangat disayangkan dengan adanya Silpa tetapi masih ada banyak daerah di Kaltim yang perlu untuk peningkatan pembangunan dan sebagainya, seperti di Kukar, Kubar, Kutim dan lainya,” tekan Syafrudin.

Meski telah melakukan aksi dan mendapat kesempatan melakukan hearing bersama perwakilan Pemprov Kaltim, namun teman-teman GM-PEKAT masih akan terus melakukan tindaklanjut dengan aksi berikutnya.

“Dari pemrov sendiri menyatan turut mengapresiasi terkait aksi kami, alasan dari Pemprov memang sedang berbenah dan mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, begitu pernyataannya. Kami masih mengkaji ulang terkait isu Silpa ini dan akan ada aksi lanjutan di dinas-dinas terkait,” pungkasnya. (tim redaksi)