VONIS.ID – Komisi IV DPRD Samarinda menyoroti turunnya capaian pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika dalam Tes Kemampuan Akademik (TKA).
Kepada awak media, ketua komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Passie, mengungkapkan kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh bagi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Menurutnya, penurunan hasil belajar pada dua mata pelajaran dasar tersebut menunjukkan masih adanya persoalan yang perlu dibenahi dalam sistem pendidikan nasional.
“Kita hari ini juga secara tidak langsung harus menjalankan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto berkaitan tentang bahasa Prancis lagi,” ungkap Novan sapaan karibnya, belum lama ini.
Novan menilai pemerintah daerah selama ini kerap menjadi pelaksana berbagai program nasional.
Namun, di sisi lain, dukungan untuk menyelesaikan persoalan mendasar pendidikan masih dinilai belum maksimal.
“Di antara kebijakan yang harus dijalankan di daerah, itu harus juga pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih juga,” ujarnya.
Lebih lanjut, Novan menegaskan bahwa menurunnya capaian pembelajaran pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Dirinya bahkan menepis anggapan yang menyebut perubahan kurikulum sebagai penyebab utama menurunnya hasil belajar siswa.
“Karena ini kan mendasar yang dipelajari puluhan tahun yang lalu tetap sama,” Tegas Novan.
Selain persoalan capaian pembelajaran, Novan juga menyoroti krisis tenaga pendidik yang saat ini dihadapi Kota Samarinda. Dirinya menjelaskan kekurangan guru telah mencapai lebih dari 500 orang dan diperkirakan meningkat menjadi lebih dari 700 orang hingga akhir tahun 2026.
Di sisi lain, penambahan tenaga pendidik melalui jalur rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada. Dari kebutuhan yang cukup besar tersebut, formasi yang tersedia hanya sekitar 260 orang.
“Ada penambahan dari jalur CPNS hanya 260. Kekurangan dari mana? Makanya diajukan metode PJLP. Itu pun juga belum tentu bisa,” jelas Novan.
Akibat keterbatasan tenaga pendidik, sejumlah sekolah terpaksa mengandalkan guru lepas yang dibiayai melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nasional maupun BOS Daerah agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
Untuk itu, politisi Partai Golkar tersebut mendesak pemerintah pusat segera melakukan pembenahan regulasi yang dinilai selama ini menghambat pemerintah daerah dalam mengatasi kekurangan guru.
“Ini maksud saya peran pemerintah pusat ini. Kita lho terkendala terus sama regulasi pemerintah pusat. Gimana kita?” tutup Novan. (ADV)