“Kendala utamanya adalah belum adanya organisasi resmi yang mengatur pengelolaan pemakaman. Kami merekomendasikan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pemakaman agar layanan ini bisa lebih mudah diakses,” jelas Aris.

Tak hanya soal ketersediaan lahan, Aris juga menyoroti pentingnya infrastruktur pendukung, seperti penerangan, akses jalan, dan fasilitas umum lainnya di sekitar area pemakaman.

“Kami ingin memastikan akses menuju pemakaman memadai, termasuk penerangan dan jalan yang layak. Lahan yang disediakan pun harus dilengkapi fasilitas yang memadai agar nyaman digunakan,” katanya.

Aris menambahkan bahwa mekanisme retribusi juga akan menjadi salah satu poin pembahasan dalam Raperda ini.

Ia menegaskan bahwa retribusi tersebut bukan bersifat komersial, melainkan lebih untuk mendukung pemeliharaan fasilitas pemakaman.

“Pemakaman yang tidak dirawat akan terlihat menyeramkan dan tidak nyaman. Maka, perlu ada sistem pemeliharaan yang terstruktur agar lingkungan pemakaman tetap layak dan nyaman,” tutupnya. (adv)