VONIS.ID - Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi kembali mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) untuk menjaga netralitas jelang Pemilu serentak tahun 2024, sebagai bagian menjaga iklim pembangunan yang kondusif.

“Saya minta ASN jangan sampai ikut berpolitik dan jaga netralitas selaku ASN,” pesan Wagub Hadi ditemui usai memberi arahan pada Sosialisasi Netralitas ASN pada Pemilu Serentak 2024, di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Selasa (25/10/2022). 

Hadi mengingatkan, sikap netral ASN itu perlu terus dijaga sebagai bagian merawat iklim keamanan yang kondusif dalam mendukung pembangunan daerah.

Terlebih, kondisi perpolitikan diprediksi akan memanas pada 2024 mendatang.

Kaltim juga telah dipilih menjadi ibu kota negara baru, kondusifitas daerah tentu perlu dijaga. 

“Sekali lagi para ASN jaga netralitasnya, kita tidak ingin Kaltim yang kondusif ini menjadi terganggu,” lanjutnya. 

Hadi menegaskan, larangan ASN berpolitik juga sudah diatur dalam undang-undang dengan tujuan menjaga netralitas ASN.

Terlebih, tahun 2024 mendatang merupakan tahun politik, di mana akan dilaksanakan pilpres, pilkada dan pileg.

“Kalau punya dukungan dan berbeda pilihan itu sah-sah saja sesuai hati kita, cuman jangan sampai terjun berpolitik praktis,” kata Hadi.
 
Senada, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kaltim, Deni Sutrisno mengatakan, ASN memiliki hak pilih dalam pemilu, namun ASN dilarang ikut berpolitik maupun terlibat aktif mendukung pasangan calon peserta pemilu.

“Hak politik ASN itu hanya di bilik suara,” ucap Deni.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kaltim, Sufian Agus mengatakan salah satu masalah krusial pada penyelenggaraan Pemilu ialah netralitas birokrasi dan ASN. 

Pemerintah telah membuat ragam regulasi untuk membatasi hubungan ASN dengan kegiatan politik praktis guna memperkuat eksistensi dari netralitas.

Dalam praktiknya, netralitas fungsi pelayanan publik diharapkan dapat selalu terjaga baik.

Jangan sampai proses pelayanan publik ini menjadi diskriminatif di musim politik Pemilu.  

Sebagai warga negara, ASN memiliki hak politik, tetapi hanya memiliki hak pilih. 

“Seorang ASN punya hak dipilih apabila ia mengajukan pengunduran diri atau pensiun dini dari status sebagai ASN,” kata Sufian. 

Narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan sosialisasi itu, Kepala Badan Kepegawaian Kaltim Deni Sutrisno, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kaltim Rusdiansyah dan Ketua Bawaslu Kaltim Hadi Darmanto.

(ADV/ KOMINFO KALTIM)