Ia berjanji, akan segera menyampaikan ke masyarakat jika sudah mendapatkan laporan hasil pendalaman Ponpes Al Zaytun.

Seperti diketahui, selain ajarannya yang dianggap menyesatkan, Ponpes Al Zaytun yang dipimpin Panji Gumilang ini juga disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan NII KW 9.

Karena itu, ormas Islam mendesak agar Al Zaytun dibubarkan.

Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ikhsan Abdullah mengatakan, dorongan pencabutan izin Ponpes Al Zaytun akan dikaji.

“Itu (dorongan pembubaran atau pencabutan izin Al-Zaytun) nanti dianalisis, semuanya akan dikaji,” jelas Wakil Sekjen Bidang Hukum dan HAM MUI, Ikhsan Abdullah.

Sementara itu, Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Saadi mengatakan, Kemenag selaku pembina instansi pesantren akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu terkait ajaran Al Zaytun yang dinilai menyimpang.

"Kita akan tabayun, kita tidak boleh menghakimi sesuatu sebelum tabayun," tutur Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid.

(redaksi)