"Sejak 1997 jalan darat itu sudah bisa dilewati meski kondisi belum beraspal. Kemudian ditahun selanjutnya (1998) sampai 2005, pengaspalan selesai dilakukan dan Jalan Trans Kaltim bisa ditempuh 8 jam dari Samarinda sampai di Barong Tongkok," beber Ismael.
Jalan trans yang semakin terabaikan itu pun akhirnya membuat rute perjalanan Samarinda - Barong Tongkok, Kutai Barat harus ditempuh dalam waktu 12 jam hingga sehari semalam tergantung cuaca yang bisa semakin memperparah kondisi jalan.
"Pada 2006 dilakukan perawatan namun hanya sepotong-sepotong, hingga timbul permasalahan kian parah di 2021 sampai kini (2022)," ujar Ismael.
Pengecoran yang terlihat saat ini, menurut Ismael pun tidak dikerjakan dengan maksimal. Faktanya peningkatan kelas jalan yang dikerjakan 2019 - 2020 terkesan terbengkalai.
"Seperti 450 meter dan 100 meter. Tapi sampai berlumut semenisasi itu tidak tersambung-sambung, karena yang jalan negara saja hanya antara Tenggarong sampai ke Simpang Kalteng. Sedangkan yang rusak berat termasuk jalan provinsi mulai dari Simpang Kalteng ke Barong Tongkok. Karena sebetulnya jalan provinsi itu dari simpang Kalteng sampai Melak," papar Ismael.
Di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Kubar medio 2006 hingga 2011, Ismael mengaku pernah menyurati Gubernur Kaltim dan menawarkan diri untuk membuat jalan dua jalur dari Barong ke Melak.
"Karena saya pikir 100 tahun pun tidak bakal provinsi mau bikin dua jalur Barong-Melak itu," tegasnya.
Ismael pun menyinggung pemerintahan di Kubar saat ini, yang mana selalu menyalahkan truk batu bara dan sawit. Karena menurutnya pemerintah kabupaten memiliki Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (DLLAJR) yang mengelola dan mengawasi Jembatan Timbang.
"Bilangnya suruh dukung usaha, tapi malah disalahkan. Kita kan bisa bikin aturan untuk membuat jembatan timbang. Dulu sudah pernah saya bikin jembatan timbang, tapi tidak tahu sekarang bagaimana," ucapnya dengan nada bertanya.
Alhasil pria kelahiran Linggang Bigung, Kutai Barat, 31 Januari 1955 itupun turut menyoroti besaran silpa Kabupaten Kubar sebesar Rp 1,8 triliun yang diakumulasikan sejak 2017 hingga 2020.
"Untuk 2021 saya belum tahu. Seharusnya (silpa) bisa digunakan untuk perbaikan jalan. Dana yang ditransfer pusat untuk daerah harusnya digunakan modal dalam pembangunan daerah, bukan ditabung. Karena silpa itu kan sama saja dengan ditabung dan dibukukan ke APBD berikutnya," tekan ayah dua anak itu.
Pernyataan serupa pun turut diutarakan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA), Kabupaten Kutai Barat.
Kata Hertin Armansyah, Ketua DPD LSM Fakta Kubar, sejatinya kerusakan jalan trans itu dikarenakan kendaraan yang melintas seperti truk bermuatan melebihi kapasitas jalan.
Dari yang sejatinya jalan Trans Kaltim di kelas III dengan kapasitas 8 ton terus dilalui kendaraan besar dengan muatan puluhan ton.
"Seperti armada angkutan sawit dan angkutan alat berat. Sementara perawatannya tidak ada," tegas Hertin.
Untuk menjawab semua kendala yang terjadi di jalur Trans Kaltim itu, Hertin berharap adanya keseriusan pemerintah baik di tingkat provinsi maupun pusat untuk melakukan perbaikan dan peningkatan status jalan.
"Ini (perbaikan dan peningkatan status jalan) sangat dibutuhkan karena sebagai urat nadi perekonomian," tambahnya.
Tak berhenti sampai disitu, Hertin pasalnya juga memaparkan hasil estimasi perhitungannya kepada awak media. Jika melihat neraca sumbangan pendapatan Kaltim yang mencapai Rp 650 triliun pertahun, maka perbaikan dan peningkatan kualitas Jalan Trans Kaltim hanya membutuhkan sedikit dari nilai sumbangan Bumi Mulawarman kepada negara.
"Jalan trans Samarinda - Kubar ini estimasinya membangunnya hanya Rp 3,4 triliun. Percuma ada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltim (BBPJN) Di Balikpapan. Kalau hanya level kelas 3 seperti yang ada percuma tidak akan bertahan lama," katanya. - bersambung -
(redaksi)
