VONIS.ID — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) IPB University menolak keterlibatan kampus dalam pengelolaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Presiden Mahasiswa IPB University, Muhammad Abdan Rofi, menilai kampus seharusnya fokus pada fungsi pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, bukan menjalankan proyek pengelolaan makanan.
Abdan menyampaikan sikap tersebut pada Rabu, 6 Mei 2026.
Dia menegaskan mahasiswa keberatan jika kampus ikut menjadi operator dapur MBG yang merupakan bagian dari program pemerintah.
“Kampus bukan tempatnya untuk mengelola makanan. Instansi pendidikan sebagai lembaga moral dan intelektual bukan untuk proyek tumbal. Tolong pak, jangan terlalu memaksa,” kata Abdan.
Menurut dia, mahasiswa juga menolak anggapan bahwa pengelolaan dapur MBG dapat disamakan dengan laboratorium hidup untuk riset dan inovasi.
Abdan menilai alasan tersebut tidak tepat karena kegiatan operasional dapur berbeda dengan fungsi utama perguruan tinggi.
BEM Akan Sampaikan Aspirasi ke Rektorat
Abdan mengatakan BEM bersama aliansi mahasiswa se-IPB akan segera membawa aspirasi penolakan tersebut kepada pihak rektorat.
Mereka meminta kampus mempertimbangkan ulang keterlibatan dalam program MBG.
“Kami akan eskalasikan bersama aliansi BEM se-IPB untuk disampaikan ke rektorat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditulis, pihak IPB University belum memberikan tanggapan resmi terkait sikap mahasiswa tersebut.
Tim hubungan masyarakat IPB menyatakan akan mengkomunikasikan persoalan itu lebih dulu kepada direktorat kampus.
IPB menjadi salah satu perguruan tinggi yang ikut mengelola dapur MBG melalui pembentukan SPPG.
Program itu merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas layanan makan bergizi gratis di berbagai daerah.
Rektor Sebut Kampus Punya Peran Strategis
Terpisah, Rektor IPB, Alim Setiawan Slamet, sebelumnya menjelaskan alasan kampus terlibat dalam pengelolaan SPPG.
Dia menilai perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik untuk mendukung pelaksanaan program berbasis sains dan data.
“Kampus memastikan desain, implementasi, hingga evaluasi dilakukan secara terukur dan berbasis data,” kata Alim dalam keterangan tertulis.
Alim juga menyebut program MBG dapat menjadi bagian dari pengembangan sistem pangan nasional.
Menurut dia, kampus bisa mengintegrasikan proses produksi, pengolahan, konsumsi, hingga aspek pemenuhan gizi dalam satu ekosistem.
“SPPG dapat menjadi simpul yang menghubungkan rantai tersebut secara efisien, sehingga MBG berkembang dari sekadar program makan menjadi model inovasi sistem pangan,” ujarnya.
Perbedaan pandangan antara mahasiswa dan pihak kampus itu kini memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana perguruan tinggi perlu terlibat dalam pelaksanaan program pemerintah di luar fungsi akademik utama. (*)
