VONIS.ID — Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menegaskan kesiapan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk diperiksa dan diaudit terkait proses pengadaan barang dan jasa dalam program Sekolah Rakyat.
Sikap terbuka itu disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah menjaga transparansi dan mencegah potensi penyimpangan anggaran.
Dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (6/5/2026), Saifullah Yusuf mengatakan Kemensos siap menerima pemeriksaan dari aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas.
Ia menyebut keterbukaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai aturan.
“Kami amat sangat terbuka untuk diaudit, diperiksa sebagai bagian dari upaya kita untuk tidak adanya penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial,” kata Saifullah Yusuf.
Mensos menjelaskan dirinya juga berencana bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan seluruh tahapan pengadaan yang telah dilakukan dalam program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, langkah itu sekaligus menjadi bahan evaluasi sebelum pelaksanaan pengadaan tahun 2026.
“Kami terbuka dan jika ada waktu besok, kami akan bertemu dengan pimpinan KPK untuk melaporkan seluruh proses-proses yang telah kami lewati,” ujarnya.
Pengadaan Sepatu Jadi Sorotan
Sorotan publik terhadap pengadaan Sekolah Rakyat muncul setelah beredar informasi di media sosial mengenai harga sepatu siswa yang dinilai terlalu tinggi.
Sejumlah warganet mempertanyakan pagu anggaran pengadaan sepatu yang mencapai Rp700 ribu per pasang.
Menanggapi hal tersebut, Saifullah Yusuf menegaskan pengadaan dilakukan secara transparan dan mengikuti mekanisme yang berlaku.
Kemensos, kata dia, menetapkan harga berdasarkan survei pasar dan proses konsultasi sebelum masuk tahap lelang.
Ia menjelaskan setiap siswa Sekolah Rakyat menerima empat pasang sepatu yang terdiri atas sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu Pakaian Dinas Harian (PDH), dan sepatu Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
Berdasarkan data realisasi pengadaan yang dipaparkan Kemensos, harga sepatu PDL memiliki pagu Rp700 ribu dengan nilai realisasi lelang sebesar Rp640 ribu.
Sementara sepatu harian tingkat SMP dan SMA terealisasi Rp300 ribu dari pagu Rp500 ribu, sedangkan tingkat SD sebesar Rp250 ribu.
“Pendapat KPK sangat kami dengarkan dan kami akan tindak lanjuti supaya lebih baik,” kata Saifullah Yusuf.
Kemensos Libatkan Aparat Penegak Hukum
Mensos menyampaikan Kemensos akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan KPK, untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan akuntabel.
Ia menilai masukan dari lembaga pengawas sangat diperlukan agar tata kelola pengadaan semakin baik.
Menurutnya, audiensi dengan KPK bukan karena adanya pelanggaran, melainkan bentuk kehati-hatian pemerintah dalam mengelola anggaran publik.
“Nasihat dan saran dari KPK diperlukan untuk memastikan proses pengadaan yang lebih baik,” ujarnya.
Saifullah Yusuf juga mengklarifikasi foto yang sempat viral di media sosial terkait pemberian sepatu kepada siswa Sekolah Rakyat bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Ia memastikan sepatu dalam foto tersebut bukan berasal dari pengadaan Kemensos, melainkan bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Dengan langkah keterbukaan tersebut, Kemensos berharap publik mendapatkan informasi yang utuh terkait pengadaan program Sekolah Rakyat sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. (*)