"Saya belum cek. Mungkin ada ya (laporannya). Kalau ada nanti kami tindaklanjuti," ucapnya, Rabu (27/10/2021).

Tindaklanjut yang akan dilakukan Angkasa nantinya akan dimulai dari memeriksa status keabsahan jalan yang berada di bawah kewenangan pemerintah mana. 

"Karena itu konsekuensinya nanti dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Kalau itu jalan provinsi kan pemkot tidak mungkin mengeluarkan anggarannya," jelas Angkasa. 

Kendati demikian, jika nantinya diketahui jika jalan kawasan Berambai di bawah status Pemprov Kaltim, maka menurut Angkasa perbaikan bisa saja disegerakan melalui Pemkot Samarinda melalui mekanisme bantuan keuangan (Bankeu).

"Setelah memastikan status jalannya. Selanjutnya mungkin kami akan panggil dinas terkait dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)," pungkasnya. (advertorial)