KPK menetapkan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Itong Isnaini Hidayat dan panitera pengganti, Hamdan, sebagai tersangka penerima suap.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), Hendro Kasino.

Kasus yang menjerat Itong dkk berawal dari giat OTT pada Rabu (19/1/2022) di Kota Surabaya dan mengamankan uang sebesar Rp 140 juta.

Pada proses persidangan, Itong Isnaeni Hidayat didakwa menerima suap, serta gratifikasi senilai Rp 1,4 Miliar dan Rp 950 juta untuk dakwaan kedua.

5. Bupati Bogor Ade Yasin

Tim penindakan KPK melakukan OTT sejak Selasa (26/4/2022) malam hingga Rabu (27/4/2022) pagi di Jawa Barat.

Pihak yang  terkena OTT, antara lain Bupati Bogor Ade Yasin serta pihak dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mengamankan Rp 1,024 Miliar.

Bupati Bogor Ade Yasin ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021, bersama tujuh tersangka lainnya.

Dalam konstruksi perkara, Ade Yasin selaku Bupati Bogor periode 2018-2023 berkeinginan agar Pemerintah Kabupaten Bogor kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Korupsi (WTP) untuk Tahun Anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat.

6. Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

KPK melakukan OTT dan menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022, Haryadi Suyuti, Kamis (2/6/2022), terkait kasus suap pengurusan perizinan di wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sementara sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Vice President Real Estate PT Summarecon Agung Tbk, Oon Nusihono.

KPK mengamankan bukti berupa uang dalam pecahan mata uang asing, sekitar 27.258 ribu dolar AS yang di kemas dalam tas goodiebag.

7. Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo

KPK menetapkan Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, bersama Komisaris PD Aneka Usaha Adi Jumal Widodo.

Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menjerat Pj Sekda Slamet, Kepala BPBD Sugiyanto, Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani, dan Kadis PU Mohammad Saleh.

Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp 60 juta sampai dengan Rp 350 juta.

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, KPK menduga Mukti menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekira Rp 4 miliar.

8. Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak

Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak diduga menerima suap sebanyak Rp 24,5 miliar terkait sejumlah proyek pembangunan di wilayahnya.

Suap diterima Ricky dari tiga kontraktor, yakni Direktur Utama Bina Karya Raya, Simon Pampang; Direktur PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; dan Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Ricky, Simon, Jusieandra, dan Marten sebagai tersangka.

Namun, KPK baru menahan simon dan Jusieandra, sedangkan Marten belum memenuhi panggilan penyidik.

Sementara Ricky diduga melarikan diri ke Papua Nugini dan telah ditetapkan sebagai buron.