Aryanto menambahkan bahwa pergantian menteri ini diduga lebih berkaitan dengan dinamika politik saat ini daripada upaya untuk memperbaiki tata kelola energi dan sumber daya alam.
PWYP Indonesia mendesak Bahlil untuk berfokus pada tugas-tugas penting kementeriannya.
“Menteri Bahlil merupakan salah satu kandidat kuat untuk posisi ketua umum partai politik. Kami mendesak agar beliau memprioritaskan perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam setelah pelantikan ini,” ujar Aryanto.
Menurut Aryanto, fokus pada tanggung jawab kementerian menjadi krusial di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.
“Ada banyak tantangan yang menanti Menteri Bahlil. Oleh karena itu, kami mendorong dan mengingatkan agar beliau tetap fokus pada tugasnya sebagai menteri,” tegasnya.
PWYP Indonesia juga menekankan bahwa dua bulan terakhir pemerintahan Jokowi sangat krusial, tidak hanya untuk menyelesaikan pekerjaan kabinet saat ini, tetapi juga sebagai jembatan untuk pemerintahan mendatang.
Ada delapan area utama yang harus menjadi perhatian Menteri Bahlil dalam dua bulan ke depan, yaitu:
1. Menetapkan dasar untuk percepatan transisi energi yang adil.
2. Menghindari solusi yang tidak efektif dalam transisi energi, seperti menciptakan istilah baru untuk mendukung penggunaan nuklir, teknologi CCS/CCUS dalam industri migas, atau gasifikasi batubara.
3. Mengatasi hambatan regulasi dan kebijakan untuk pengembangan energi terbarukan di tingkat pusat dan daerah.
4. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor pertambangan, migas, minerba, serta energi terbarukan, terutama mengingat banyaknya pejabat Kementerian ESDM yang terlibat kasus korupsi dalam tiga tahun terakhir.
5. Menyusun strategi hilirisasi yang sejalan dengan pengembangan energi ramah lingkungan dan pencegahan krisis iklim.
6. Memperkuat pembinaan dan pengawasan sebagai syarat untuk digitalisasi proses perizinan.
7. Mengendalikan produksi batubara dan mineral kritis yang tidak terkendali, mengingat bahwa produksi batubara saat ini jauh dari target RUEN dan permintaan mineral kritis yang meningkat dapat berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat.
8. Mengintegrasikan dan memperkuat Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di seluruh rantai nilai sektor ESDM, termasuk perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.
“Ini adalah delapan prioritas utama yang harus dihadapi Menteri Bahlil sebagai Menteri ESDM yang baru. Tantangan ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam di masa depan,” kata Aryanto.
(tim redaksi)
