Tidak sedikit usulan pokir anggota DPRD Kaltim tidak dilengkapi dengan DED, karena memang bersumber dari aspirasi warga saat reses.

Penerapan syarat dokumen inipun dikatakan Hasan Masud, bakal menambah potensi Silpa di 2022.

"Yang gak pakai itu saja (syarat dokumen), kita ada Silpa besar, apalagi ditambah ini. Makanya harus dibicarakan lagi, mungkin BPKAD gak mengerti teknis masalah waktu," paparnya.

Selain itu, Komisi III DPRD Kaltim juga meminta seluruh program pembangunan yang diusulkan OPD-OPD juga mesti lebih dahulu dilengkapi syarat serupa.

"Kami juga menyampaikan ke kepala dinas PUPR tadi, tiap program-program dinas harus melengkapi juga amdal, amdal lalin kalau bangun jalan, DED, dan KAK," tegasnya.

Apabila syarat-syarat dokumen itu sudah dilengkapi, baru komisi III bersedia melakukan pembahasan.

Jika tidak dilengkapi, pihaknya akan bertindak tegas dengan mencoret usulan proyek yang tidak lengkap syarat dokumennya

"Kalau tidak lengkap, kami selaku salah satu fungsi budgeting dan monitoring, maka kami akan mencoret. Komitmennya seperti itu. Mengisi SIPD, aturan itu mau kami terapkan," pungkasnya. (*)