"Begitu banyak tanah adat yang dirampas, tapi respon publik minim. Mulai dari konflik lahan di Long Isun, Bentian, Long Bentuq dan lainnya. Bagi saya, perampasan tanah adat ini adalah bentuk penghinaan terbesar terhadap masyarakat Kaltim. Itu yang mestinya kita lawan dengan solidaritas," harapnya. 

Kendati demikian, Castro pasalnya juga memaklumi reaksi kemarahan masyarakat Kaltim. Lantaran dalam video kontroversi Edy Mulyadi itu sebagai pertanda basis argumentasi yang begitu lemah, sehingga cenderung liar dengan memasukkan uraian yang tidak perlu seperti jin buang anak, kuntilanak, genderowo dan lain sebagainya.  

"Padahal jika ingin dikuliti secara serius, argumentasi mengenai penolakan IKN ini kan cukup memadai. Hal ini yang kita sayangkan. Walhasil, perdebatan akademis mengenai IKN ini justru berbelok ke sentimen identitas primordial," tambahnya. 

Menunggangi isu identitas primordial seperti yang diutarakan Edy Mulyadi tentu sangat disayangkan. Lantaran hal itu tak hanya mengganggu isu pro dan kontra pembangunan IKN Nusantara, tapi juga menutup ruang kajian serta perdebatan para akademisi.

"Perdebatan akademis soal IKN berantakan gara-gara video viral itu. Sekarang justru bergeser ke sentimen identitas primordial. Kelompok oligarki itu pasti tertawa terbahak-bahak, lapak bisnis IKN aman. Mereka yang berpesta pora, rakyat yang dibiarkan berkonflik. Keterlaluan," pungkasnya. 

(redaksi)