VONIS.ID – Temuan kewajiban pembayaran atau utang sekitar Rp500 juta di Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda menjadi sorotan dalam evaluasi realisasi anggaran semester I Tahun 2026.
Temuan tersebut membuat Iswandi selaku Ketua Komisi II DPRD Samarinda mempertanyakan pengelolaan anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Iswandi mengaku terkejut setelah mengetahui masih terdapat kewajiban yang belum terselesaikan dengan nilai mencapai sekitar Rp500 juta.
Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian agar tidak mengganggu pelaksanaan program pemerintah yang sudah direncanakan.
“Saya kaget ternyata masih ada utang sekitar Rp500 juta-an yang belum dibayar. Ini nanti menggerus pos anggaran mana yang akan dirasionalisasi,” ujar Iswandi.
Ia menjelaskan, pemerintah harus mengambil langkah tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap keputusan terkait penggunaan anggaran harus mempertimbangkan dampaknya terhadap program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
Ia menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan dan pengawasan anggaran agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
Pengelolaan keuangan daerah, kata Iswandi, harus berjalan secara efektif dan transparan.
Ia menegaskan, anggaran pemerintah bukan hanya sekadar terserap, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, Politisi PDIP ini mendorong agar program prioritas tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan maupun penyesuaian anggaran.
“Anggaran harus lebih banyak menyentuh kepentingan masyarakat. Kami ingin manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Temuan utang tersebut kini menjadi bahan evaluasi dalam pembahasan anggaran Pemkot Samarinda.
Komisi II DPRD akan melihat lebih jauh sumber kewajiban tersebut serta langkah yang akan dilakukan pemerintah untuk menyelesaikannya.
Selain itu, DPRD meminta agar setiap perangkat daerah meningkatkan kedisiplinan dalam mengelola anggaran.
Perencanaan yang matang dinilai penting agar kewajiban pembayaran dapat dipenuhi sesuai jadwal dan tidak menimbulkan beban pada anggaran berikutnya. (Adv)