VONIS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda menggelar rapat kerja pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (22/04/2026).
Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal meskipun secara nominal telah melampaui target.
Ketua Pansus LKPJ DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, menyampaikan bahwa realisasi PAD memang menunjukkan peningkatan, namun masih menyisakan banyak catatan penting terkait efektivitas pengelolaannya.
Capaian PAD Naik, Namun Dinilai Belum Maksimal
Sukamto menjelaskan bahwa secara indikator fiskal, realisasi PAD meningkat dari target awal 21 persen menjadi 22,7 persen atau naik sekitar 1,2 persen.
Meski demikian, ia menilai capaian tersebut belum mencerminkan optimalisasi seluruh potensi pendapatan daerah yang dimiliki pemerintah kota.
“Secara angka memang melampaui target, tetapi dari sisi optimalisasi masih banyak yang perlu dievaluasi,” ujar Sukamto dalam rapat tersebut.
Ia menegaskan bahwa peningkatan angka PAD tidak otomatis menunjukkan kinerja pengelolaan pendapatan yang sudah maksimal, terutama jika masih terdapat sektor-sektor yang belum digarap secara serius.
Sektor Potensial Belum Tergarap Optimal
Sukamto mengungkapkan bahwa sejumlah sektor strategis seperti perusahaan daerah, sektor pergudangan, dan unit usaha milik daerah masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut.
Ia mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja unit usaha daerah agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Banyak sektor yang sebenarnya potensial, tetapi belum dikelola secara maksimal. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sorotan Kinerja BPR dan Kebijakan PBB
Selain itu, Sukamto juga menyoroti kinerja Badan Perkreditan Rakyat (BPR) yang mencatatkan surplus cukup besar, namun belum memberikan dampak signifikan terhadap PAD.
Ia menilai diperlukan mekanisme yang lebih jelas agar keuntungan BPR dapat berkontribusi lebih nyata.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyinggung kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2025 yang mengalami kenaikan hingga 25 persen.
Ia meminta pemerintah memberikan sosialisasi yang lebih transparan kepada masyarakat.
“Perhitungan pajak saat ini berbasis nilai tanah dan bangunan. Hal ini harus dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat,” katanya.
Sukamto menutup evaluasinya dengan menekankan pentingnya transparansi, inovasi, dan perbaikan tata kelola pendapatan daerah.
Ia berharap Pemkot Samarinda dapat memperbaiki kelemahan yang ada agar PAD ke depan tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga mencerminkan pengelolaan yang efektif dan berkelanjutan. (Adv)
