"Bangsa ini harus punya empati. Perlu dicatat, hingga saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Bisa jadi ini salah satu solusi, selain juga karena tenaga honorer memang memiliki keahlian masing-masing," sambungnya.

Lanjut Gubernur, perlu diwaspadai juga bahwa saat ini Indonesia kembali masuk dalam 100 negara miskin di dunia.

Gubernur khawatir penghapusan tenaga honor justru akan menambah persoalan baru, ketimbang kalkulasi positif yang diperhitungkan untuk menyiapkan SDM aparatur yang berkualitas.

"Kalau pun pusat akan tetap menghapus tenaga honor, Kaltim tidak akan menghapus tenaga honor. Bagaimana caranya, urusan saya," tegas Gubernur Isran Noor disambut aplaus peserta rapat koordinasi. 

PP itu menurut Gubernur Isran Noor bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo, khususnya dalam urusan peningkatan sumber daya manusia.

(ADV/ KOMINFO KALTIM)