Sebelumnya, saat bertemu massa dalam aksi demo di Balaikota, Andi Harun mengungkapkan sebagai Walikota Samarinda, ada keinginan untuk memberikan lagi insentif kepada guru yang tidak memenuhi kualifikasi.

Bahkan dia juga menyampaikan bahwa berniat untuk meningkatkan lagi insentif tersebut.

"Apakah Walikota memiliki kehendak untuk tetap memberikan seperti yang lalu? demi Allah saya ingin tetap bahkan ditinggikan," ungkapnya.

"Masalahnya aturannya yang tidak boleh ini penting bagi pengambil kebijakan di Pemerintah Kota, entah itu Walikota, Sekda Asisten dan seterusnya ke bawah," katanya.

Menurutnya pemberian insentif kepada ASN yang telah menerima TPG justru akan berpotensi merugikan pengambil kebijakan dan guru secara hukum.

Sebab sudah menjadi ketentuan dari Kemendagri sebagaimana informasi dari utusan Pemkot yaitu Disdikbud dan Asisten III setelah konsultasi di Pusat, agar tidak terjadi double pembayaran dari anggaran negara.

"Penting juga bagi guru-guru karena setiap pengeluaran uang yang bertentangan dengan peraturan undang-undangan tentu berpotensi berisiko hukum yang sangat tinggi kepada pengambil kebijakan dan penerima," jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah berupaya mengkaji, agar menemukan jalan bagaimana insentif guru bisa diberikan seperti semula bahkan ditingkatkan.

(redaksi)